Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2021

Pemerintah Arab Saudi Mewajibkan Warganya Untuk Vaksin Sebagai Syarat Masuk Mall

Saudi -  Otoritas Arab Saudi hanya akan mengizinkan warga yang sudah divaksin COVID-19 memasuki mal, menurut laporan stasiun TV pemerintah pada Minggu (13/6). Berdasarkan keputusan Kementerian Perdagangan, aturan tersebut akan berlaku mulai 1 Agustus. "Menerima sedikitnya satu dosis vaksin (COVID-19) akan menjadi salah satu syarat untuk mengunjungi fasilitas komersial," demikian dinyatakan kementerian. Arab Saudi sejauh ini telah menyuntikkan 15,7 juta dosis vaksin COVID-19, cukup untuk memvaksinasi 23 persen dari populasi, menurut pelacak COVID-19 Reuters. Arab Saudi akhir pekan kemarin mengumumkan membatasi kuota ibadah haji untuk warga negara dan juga penduduknya untuk tahun kedua sebagai respons atas pandemi virus corona yang masih berlangsung, menurut laporan Biro Media Saudi (SPA) pada Sabtu. Hanya orang berusia antara 18 dan 65 tahun yang telah divaksinasi atau diimunisasi infection corona, dan bebas dari penyakit kronis, diizinkan berhaji. Hal ini disampaikan kementer

Beberapa Fakta Baru Satgas BLBI Tagih Uang Negara Rp 101,45 Triliun

Jakarta -  Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Financial institution Indonesia (BLBI) telah resmi dilantik pemerintah. Satgas akan menagih utang BLBI kepada obligor dan debitur sebanyak Rp 101,45 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md selaku Dewan Pengarah BLBI menegaskan tidak akan ada obligor dan debitur dalam kasus BLBI ini bisa lolos penagihan. Dia menegaskan pemerintah sudah mengantongi semua data-data penagihan utang yang harus dilakukan, dan akan mengejar semua pihak yang tertagih. " Tidak ada yang bisa bersembunyi! Karena di sini daftarnya ada dan Anda semua punya daftar para obligor dan debitur. Jadi kami tahu, Anda pun tahu, sehingga tidak usah saling buka, mari kooperatif saja," ungkap Mahfud di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (4/6/2021). Satgas ini dibentuk sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021. Rionald Silaban yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian K